Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

FGD KPU Denpasar, Membaca UU No. 7 Tahun 2017

Oleh : kpudps | 30 November 2017 | Dibaca : 130 Pengunjung

Menjelang Pemilu Tahun 2019, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai regulasi utama yang mengatur pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. KPU berkewajiban untuk mensosialisasikan UU Nomor Tahun 2017 kepada stakeholder terkait. Selain mensosialisasikan, KPU pun mengharapkan respon publik terkait UU ini dari perspektif peningkatan kualitas demokrasi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Rabu (29/11/17) KPU Kota Denpasar menggelar Focus Group Discussion dengan tema “Membaca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Perspektif Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia”.

Focus Group Discussion (FGD) tersebut diselenggarakan di Hotel Inna Sindhu Bali pukul 10.00 Wita dengan mengundang Organisasi Kepemudaan seperti Peradah Indonesia, KMHDI, HMI, PMKRI, GMNI, BEM Udayana, BEM Warmadewa, BEM Undiknas, BEM Stikom Bali serta Instansi dan Lembaga terkait yaitu Badan Kesbangpol; Kapolresta Denpasar; Kodim 1611 Badung; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; DPRD Kota Denpasar; Panwaslu Kota Denpasar; Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar; Forum Diskusi Peduli Bali; JPPR; Manikaya Kauci dan Masyarakat Umum.

Dalam kata sambutan Ketua KPU Kota Denpasar yang dibacakan oleh IGN Agung Darmayuda anggota KPU Kota Denpasar devisi SDM dan Parmas, mengatakan bahwa: Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memahami regulasi terkini berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu terutama bagi para pemangku kepentingan, dan masyarakat umum. Secara khusus, kegiatan ini bertujuan:  Memberikan pengetahuan kepada pemangku kepentingan berkaitan regulasi pemilu untuk kemajuan proses demokrasi; Mengembangkan pemangku kepentingan dalam mengikuti regulasi pemilu dalam kesiapan menghadapi pemilu 2019; Memberikan pemahaman praktis dan isu strategis berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Meningkatkan peran aktif pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia

 Dalam FGD, I Ketut Udi Prayudi selaku Pengamat Pemilu dan Demokrasi mengupas tentang UU Nomor 7 Tahun 2017. Udi pun membahas tentang isu strategis dan  tantangan Pemilu Tahun 2019.  Mengacu pada UU nomor 7 Tahun 2017, I Ketut Lanang Sukawati P Perbawa (Pengamat Hukum, Sosial dan Politik) menyampaikan bahwa setiap pemilu, regulasinya berubah-ubah. Ini menyebabkan proses pemilu menjadi tidak pasti sedangkan pemilu yang demokratis dilaksanakan dengan proses yang pasti dan menghasilkan output yang tidak pasti. Lanang pun menyoroti Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan serentak tanggal 17 April 2017. “Pemilu serentak memang efektif dari segi dana dan waktu tetapi akan menjadi masalah baru bagi penyelenggara, peserta serta masyarakat pemilih” ujar Lanang.

Selain regulasi yang selalu berubah-ubah, kualitas penyelenggara dan keterlibatan perempuan dalam politik juga menjadi sorotan Luh Riniti Rahayu (Tokoh Perempuan dan Penggiat Demokrasi). Luh Riniti menyampaikan dibandingkan dengan penyelenggara Pemilu di awal berdirinya KPU yaitu tahun 2004, penyelenggara pemilu saat ini lebih banyak yang melakukan pelanggaran bahkan sampai dibentuk DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk menindak. “Bagaimana pemilu sehat dan berkualitas kalau penyelenggaranya “bermain”?”, ungkap Riniti. Mardika dan Lizi menyampaikan pelanggaran oleh penyelenggara umumnya terjadi di tingkat yang paling bawah yaitu KPPS bukan semata-mata karena mereka ingin bermain. Pemahaman yang kurang tentang pemilu karena bimbingan teknis yang tidak memadai membuat mereka sering melakukan kesalahan ketika berhadapan dengan persoalan teknis di lapangan yang rumit. Parahnya anggaran untuk bimtek yang lebih memadai semakin minim bahkan dipangkas dan ada peraturan KPU yang melarang penyelenggara yang sifatnya adhoc ini (PPK, PPS dan KPPS) menjabat lebih dari 2 (dua) kali sedangkan pemilu kedepannya membutuhkan penyelenggara yang berkualitas yang seharusnya berpengalaman bukan sebaliknya.

Erupsi Gunung Agung yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tahapan Pilgub Tahun 2018, tak luput dalam pembahasan FGD ini. Kirana Dana dan Mukti dari KMHDI menanyakan bagaimana antisipasi KPU terhadap kondisi Kabupaten Karangasem, Klungkung dan Buleleng yang akan terkena imbas bila bencana terjadi. Udi Prayudi menyampaikan ini bukan bencana pertama yang dihadapi pada tahapan Pilkada maupun Pemilu, KPU di Kabupaten/Kota tersebut seharusnya dapat belajar pada daerah rawan bencana lainnya di Indonesia.

Pada akhirnya hasil dari FGD ini disimpulkan Pemilu kedepannya semakin berat karena tuntutan akan proses demokrasi yang lebih efisien namun efektif semakin tinggi, sehingga penyelenggara dalam hal ini KPU RI, Propinsi dan Kabupaten/Kota akhirnya harus berinovasi untuk mengakali tuntutan tersebut. Peran partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik yang akan mendongkrak partisipasi pemilih juga harus dibangkitkan karena banyaknya pemimpin dari partai politik yang terkena kasus berimbas pada sikap apatis masyarakat terhadap pemilu.

 

 


Oleh : kpudps | 30 November 2017 | Dibaca : 130 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :