KPU Kota Denpasar Gelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye 2019

  • 31 Juli 2019
  • 00:00 WITA
_722220.jpeg

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggelar Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Kamis (30/7/2019). Bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor KPU Kota Denpasar dan dihadiri 44 peserta. Antara lain dihadiri oleh Sekertaris Daerah Kota Denpasar, KPU Provinsi Bali, DPRD Kota Denpasar, Bawaslu Kota Denpasar, Perkomfinda, Kejaksaan Negeri, Polresta, Dandim 1611 Badung, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Satpol PP, Kesbangpol, Dinas Perkim Kota Denpasar, Serta Stakeholder/Pihak Terkait.

Pembukaan evaluasi disampaikan oleh Komisioner KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Darmasanjaya menghadiri acara untuk mewakili Ketua KPU Provinsi Bali. Dalam sambutannya, tujuan diadakannya Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu Tahun 2019 bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk merumuskan format kampanye yang efektif terkait pelaksanaan kampanye dalam Pemilu 2019 mengingat di Denpasar akan menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan kampanye tersebut waktunya semakin panjang dan metode yang berpariatif, masing – masing daerah memiliki metode yang lain – lain, mengingat berbagai pertimbangan serta efektifitas kampanye, untuk itu sangat diperlukan masukan dari hadirin terkait teknis, waktu, dan anggaran karena jika kita cermati pada masa sebelumnya kampanye tidak difasilitasi, dan pada pemilu tahun 2019 untuk rasa keadilan kepada masing – masing peserta maka dibuat kebijakan untuk kampanye yang difasilitasi Negara. Dengan fasilitas ini diharapkan kampanye dapat dipantau dan lebih tertib. Disampaikan juga KPU saat ini melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terhadap DPT Pemilu 2019 dan meminta masukan dari hadirin, khususnya dari partai politik.

Ketua KPU Kota Denpasar I wayan Arsa Jaya dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019. Disampaikan pula bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 Kota Denpasar khususnya  dan Bali masih menjalani proses PHPU sehingga untuk proses calon terpilih tersebut belum dapat dilaksanakan, harapan dapat berjalan sesuai tahapan yaitu 6 – 9 Agustus sesuai putusan MK yang nantinya akan diputusakan dalam rentang waktu tersebut. Ditambahkan Arsa Jaya, untuk fasilitasi kampanye Ketua KPU Kota Denpasar menyampaikan permohonan agar mendapatkan masukan positif terhadap pelaksanaan fasilitasi kampanye tersebut. Dalam pelaksanaan kampanye ada beberapa hal yang penting yaitu : KPU melalui APBN sudah memfasilitasi kampanye, KPU memfasilitasi kampanye di media cetak/elektronik tapi domain ini  tidak ada di KPU Kab/Kota, KPU memfasilitasi lapangan untuk rapat umum. Pada proses pelaksanaan kampanye baik yang difasilitasi KPU atau yang dibuat sendiri ada beberapa hal yang digaris bawahi yaitu estetika dan keamanan.

Acara yang dikemas dalam format FGD lebih banyak berdiskusi mengenai kampanye Pemilu 2019. Adapaun beberapa penyampaian disukusi evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu tahun 2019 adalah :

Penyampaian oleh Komisioner KPU Kota Denpasar Dharmayanti Laksmi:

-      Pelaksanaan fasilitasi kampanye berdasarkan dilaksanakan berdasarkan Surat KPU RI Nomor : 1000/PP.01.6-SD/06/KPUVII/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.

-      Kegiatan ini dilaksanakan untuk Mengukur sejauh mana implementasi pelaksanaan Pemilu

-      KPU berharap kepada Partai Politik peserta Pemilu 2019 maupun instansi terkait diharapkan memberikan masukan kepada KPU sehingga nantinya dalam menyusun regulasi akan tepat.

Penyampaian oleh Bawaslu Kota Denpasar, Nyoman Gede Putra Wiratma:

-      Telah dibuat kesepakatan tentang APK antara KPU dan peserta terkait ukuran, jumlah dan titik – titik pemasangan. Hal ini sudah bagus, tapi apabila yang peserta pemilu atau calon melanggar tidak ada sanksi, sehingga Bawaslu tidak berani menindak. Contoh Kesepakan untuk APK yang dipasang 3 tapi peserta memasang 5 ini tidak masalah karena tidak bertentangan dengan UU tapi tidak sesuai kesepakatan. Dalam UU 10 Fasilitasi APK  Pemilu dilaksanakan oleh KPU, namun Bawaslu berharap peserta Pemilu benar – benar paham dengan aturan serta mengintensipkan koordinasi dengan instansi terkait (KPU, Bawaslu).

Satpol PP

-      Apa yang menjadi kesepakatan KPU dan peserta agar ditaati bersama

-      Kesepakatan untuk titik – titik measang APK, pihak satpol PP tidak aka tebang pilih dalam penanganannya apabila sudah ditandai melanggar akan ditindak.

-      Peserta pemilu tidak mentaati titik-titik yang telah disepakati, dan Kota Denpasar APK sangat – sangat banyak, sehingga pihak Satpol PP merasa kesulitan dalam melakukan pengawasan.

-      Agar dibuat regulasi yang jelas sehingga tidak menimbulka hal – hal yang tidak diinginkan (Komplain peserta dan instansi terkait)

-      Ada tambahan dana untuk melaksanakan kegiatan penertiban dan penurunan APK. Karena untuk APK yang tidak diturunkan oleh peserta pemilu Satpol PP yang melaksanakannya agar tidak mengganggu kenyamanan karena APBD anggaran terbatas, serta dibutuhkan tambahan anggaran, tenaga, dan waktu, dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan penurunan APAK yang tidak diturunkan oleh peserta Pemilu.

PERKIM

-      Komitmen dan konsisten saja dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Untuk pemasangan APK estetika perlu diperhatikan untuk yang dijalan besar – besar sudah diatur sedangkan jalan-jalan kecil dan gang tidak ada yang mengatur, itu agar ada dicantumkan dalam regulasi/aturan.

-      Agar mensingkronkan koordinasi dan informasi agar tidak ada miskomunikasi dan informasi antara penyelenggara dan peserta serta pihak-pihak terkait.

-      Kedepannya dibuatkan pemetaan, juknis untuk pemasangan APK dan ditambahan juknis untuk pelarangan pemasangan APK di taman-taman kota. Sebagai saran untuk pemasangan APK juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan konten LED dengan berkoordinasi dengan provider LED tersebut.

PBB

-      Bawaslu agar menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh partai politik walaupun tidak ada laporan secara tertulis, karena dengan diharuskannya melakukan pelaporan secara tertulis dari PBB merasa hal tersebut menimbulkan situasi yang tidak kondusio antara para peserta pemilu. Terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat agar dicantumkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kesepakatan tersebut, dalam regulasi atau kesepakatan juga dicantumkan siapa yang berwenang dalam menindak pelanggaran, serta diharapkan adanya ketaatan dan disiplin dari peserta pemilu terhadap kesepakatan yang telah dibuat dan disepkatai bersama.

-      Dari BAWASLU menanggapi tentang pelaporan terhadap pelanggaran kampanye, bahwa dalam bekerja Bawaslu melaksanakan sesuai dengan SOP yang dimiliki. Kedepannya Bawaslu mengharapkan agar setiap kesepakatan yang telah disepakati bersama agar ditaati oleh semua pihak, serta bawaslu juga mengharapkan agar rekan-rekan media online harus mengetahui jadwal pelaksanaan kegiatan kampanye karena di tingkat pusat antara KPU, Bawaslu dan Media penyiaran pusat telah melakukan MOU terkait dengan kampanye tersebut. KPU juga harus membuat aturan yang jelas dan sanksi yang tegas.

Penyarikan MMDP Kota Denpasar

-           Dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, khususnya dalam fasilitasi APK, kaitannya dengan desa adat bahwa dalam pemasangan APK tersebut memakai palemahan desa adat dalam pemasanggannya, mengingat palemahan merupakan salah satu hal yang menjadi pengawasan oleh Desa Adat. Secara otonom desa adat memiliki wilayah-wilayah tersebut untuk itu dari MMDP berharap agar ada kejelasan posisi Desa Adat dalam pelaksanaan kampanye khususnya dalam pemasangan APK tersebut, karena dalam pelaksanaannya apabila ada warga yang tidak menghendaki khusunya pemasangan APK dilahan pribadi, ada yang melaporkan hal tersebut ke desa adat, namun dalam hal ini desa adat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan ataupun melakukan tindakan.

PKS

PKS menyampaikan usul terkait dengan pengadaan APK, mempertimbangkan dari efisiensi, estetika, serta menciptakan ketertiban dan pemerataan diharapkan agar untuk pengadaan APK agar sepenuhnya dilakukan oleh KPU dan tidak ada APK tambahan yang dilakukan oleh calon/parpol karena hal ini hanya menguntungan Parpol/calon yang mampu dan memiliki  dana yang lebih banyak. Apabila APK hanya diadakan oleh KPU maka akan lebih tertata dan tertib.

NASDEM

Dari partai Nasdem menyampaikan usul untuk kedepannya dalam membuat kesepakatan agar seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan pemilu dilibatkan dalam membuat kesepakatan sampai ke penyelenggara di tingkat bawah (PPK dan PPS) serta kesepakatan tersebut juga mencantumkan sanksi yang jelas.

POLRESTA DENPASAR

Pada kesempatan ini dari pihak kepolisian menyampaikan apresiasi yang tinggi dan berterimakasi terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019 yang dapat berjalan aman, nyaman dan kondusip dari awal sampai akhir khusunya di Kota Denpasar, hal ini tidak terlepas dari dukungan dari semua pihak yang ada di Kota Denpasar. Terkait dengan fasilitasi APK Kampanye dari pihak kepolisian mengharapkan adanya Tim terpadu dalam melakukan langkah-langkah keamanan terhadap fasilitasi APK kampanye.

Rapat Evaluasi APK Kampanye Pemilu Tahun 2019, ditutup oleh Komisoner KPU Kota Denpasar Ibu Dharmayanti Laksmi pada pukul 12.40 Wita dengan kesimpulan yang didapat dalam kegiatan pada hari ini adalah sebagai berikut:

1.     Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan kampaye terhadap kesepakatan dan regulasi yg berlaku.

2.     Koordinasi yang baik sangat memegang peranan penting dalam menciptakan kampanye yang baik.

3.     Dalam kegiatan Evaluasi Fasilitasi Kampanye sangat diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait sehingga memperoleh solusi terbaik dari setiap masalah yg dihadapi.

4.     Didalam pembuatan kesepakatan bersama hendaknya dirumus dan disepakati sangsi tegas jika dilakukan pelanggaran

Perlu dibentuk  tim terpadu dari gabungan pihak terkait dalam mengatasi masalah yang timbul di kegiatan kampanye agar tidak saling melemparkan masalah dan mendapat penyelesaian yang damai. (SM/Hupmas/KPU-DPS/19).

Komentar