Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon bagi Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

No

Dokumen Persyaratan Pencalonan 

 

Dokumen

Uraian

1.

Model B-KWK Parpol

Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:

1)       sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;

2)       tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang akan didaftarkan;

3)       sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan

4)       naskah, visi, misi, dan program Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

2.

Model B.1-KWK Parpol

Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon

3.

Surat Keputusan Pimpinan Partai Politik.

Keputusan Pimpinan Partai Politik terdiri dari:

a.        Tingkat Pusat atau Tingkat Provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

 

 

                          Dokumen Persyaratan Calon

No.

Persyaratan Calon

Dokumen Persyaratan Calon

1.

a.       Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.       Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

c.       belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;

d.       belum pernah menjabat sebagai:

1)  Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;

2)  Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama.

Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon menggunakan Formulir Model BB.1-KWK

2.

Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat

 

 

 

Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

 

Dalam hal bakal calon mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, maka bakal calon wajib menyerahkan Fotokopi ijazah (sesuai dengan gelar yang dicantumkan) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang

3.

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon

Fotokopi KTP Elektronik bakal calon yang bersangkutan

4.

Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional (BNN)

5.

Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

6.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dikeluarkan oleh:

a.          Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

b.          Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;

 

c.          Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya, dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang berbeda dengan domisilinya;

d.          Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikotadan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya, dalam 1 (satu) provinsi.

7.

Menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara

8.

Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara

Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon

9.

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

10.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi

a.       Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon

b.       Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan

c.       Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar

11.

Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

a.      Formulir Model BB.1-KWK; dan

b.      surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

12.

Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

a.       terpidana karena kealpaan; atau

b.       terpidana karena alasan politik,

wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.

 

 

 

 

 

 

 

a.       Formulir Model BB.1-KWK;

b.       Iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sebagai bentuk mengemukakan secara jujur atau terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjaradan jenis tindak pidananya;

c.       surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujuratauterbuka mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya yaitu iklan pengumuman di media sebagaimana dimaksud huruf b;

d.       salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e.       surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

f.        surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:

1)       Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

2)       Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

3)       Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sertaWalikota dan Wakil Walikota yang mencalon kan diri di provinsi lain yang berbeda dengan domisilinya;  atau

4)       Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda domisilinya, dalam 1 (satu) provinsi. 

13.

1.      Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan merupakan Mantan Terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak

2.      Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bukan merupakan Mantan Terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak

 

a.      Formulir Model BB.1-KWK;

b.      Iklan pengumuman di media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers sebagai bentuk mengemukakan secara jujur atau terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya;

c.      surat dari pemimpin redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan/atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers, yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinyayaitu iklan pengumuman di media sebagaimana dimaksud huruf b;

d.      Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

e.      Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;

f.       surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan

g.      surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari:

1)       Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,

2)       Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota,

3)       Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencalonkan diri di daerah lain yang tidak sesuai dengan domisili dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisilinya; atau

4)       Kepolisian Daerah untukPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sertaWalikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain yang berbeda dengan domisilinya, dalam 1 (satu) provinsi.

14.

Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota

                                               

a.       Formulir Model BB.1-KWK;

b.       keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, atau penjabat Walikota;

c.       surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d.       tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan

e.       surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

15.

Bakal Calon yang berstatus:

a.      Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain;

b.      Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau

c.      Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain

a.       Formulir Model BB.1-KWK;

b.       surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

c.       tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan

d.       surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

16.

Bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama

Formulir Model BB.1-KWK

17.

Mengundurkan diri diri sejak ditetapkan sebagai calon bagi bakal calon yang berstatus sebagai:

a.          anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b.          Anggota Tentara Nasional Indonesia;

c.          Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d.          Pegawai Negeri Sipil;

e.          Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa

a.       Formulir Model BB.1-KWK;

b.       surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, atau Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat desa;

c.       tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan

d.       surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

18.

Berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon bagiBakal Calon yang berstatus sebagai pejabatataupegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah

a.       Formulir Model BB.1-KWK;

b.       Formulir Model BB.3-KWK;

c.       surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

d.       tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti; dan

e.       surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang

19.

Berhenti sebelum pembentukan PPK dan PPS bagi Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

a.      Formulir Model BB.1-KWK; dan

b.      Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang

20.

Bagi Bakal Calon yang merupakan pemakai narkotika karena alasan kesehatan

1.       Surat keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan;

2.       Salinan resume rekam medis bakal calon yang bersangkutan.

21.

Bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi

Surat keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi

22.

Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi

1.           Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

2.           Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

23.

Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh:

Bakal calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Formulir Model BB.2-KWK

24.

Pasfoto terbaru masing-masing calon

a.         ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;

b.         ukuran 4 cm x 6 cm hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar;

c.         ukuran 10,20 cm X 15,20 atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar; dan

d.         softcopy masing-masing pasfoto sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, b, dan c.

25

Naskah Visi, Misi

Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon Mengacu Pada RPJP Daerah

26

Daftar Nama Tim Kampanye

Model BC.1-KWK

Komentar