Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

Study Banding DPRD Kota Bengkulu

Oleh : kpudps | 18 Mei 2017 | Dibaca : 231 Pengunjung

Denpasar(kpu-denpasarkota.go.id)- KPU Kota Denpasar menerima kunjungan dalam rangka study banding dari DPRD Kota Bengkulu pada Kamis (18/5) pukul 11.00 wita. Dalam study banding ini hadir 4 orang Anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu Hamsi, Muryadi, H. Imran Hanafi, dan Minharsii serta seorang staf. Hamsi beserta rombongan disambut oleh IGN. Agung Darmayuda, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Pemilih mewakili Ketua KPU Kota Denpasar yang berhalangan di Ruang Rapat KPU Kota Denpasar.

Dalam sambutannya, Agung Dharmayuda menyampaikan secara singkat tentang pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kota Denpasar. Selanjutnya Anggota DPRD Kota Bengkulu yang diwakili oleh Hamsi mengutarakan tujuan study banding ini terkait dengan Dana Hibah Pilkada. Secara gamblang Hamsi menyampaikan bahwa terkait dengan dana hibah sejatinya DPRD Kota Bengkulu telah menyetujui anggaran Pilkada 2018 yang diajukan oleh KPU Kota Bengkulu tetapi sampai dengan pelaksanaan tahapan, NPHDnya belum ditandatangani oleh walikota. Hamsi dan rekan-rekannya pun ingin mengetahui bagaimana persoalan dana hibah dan NPHD di Kota Denpasar, apakah sampai dengan tahapan NPHDnya belum ditandatangani seperti yang terjadi di Kota Bengkulu. I Wayan Arya Arsana, Sekretaris KPU Kota Denpasar pun menjelaskan bahwa NPHD Pilkada Kota Denpasar Tahun 2015 ditandatangani pada April 2015 sedangkan tahapan persiapan telah berlangsung dari Februari 2015. Sehingga sekalipun penyelenggara bekerja sejak bulan Februari 2015, honornya dihitung per April. Ni Made Bakti (Komisioner Divisi Logistik) menambahkan bahwa tahapan yang telah berjalan sebelum ditandatanganinya NPHD tersebut masih tahap persiapan sehingga tidak memakan biaya.

Terkait dengan kasus yang dihadapi dalam Pilkada Kota Bengkulu ini, Agung Dharmayuda dan I Wayan Arya Arsana pun menyarankan agar KPU Kota Bengkulu melakukan koordinasi yang intensif dengan Walikota sehingga NPHD bisa segera ditandatangani dan digunakan. Mengingat administrasi pertanggungjawaban dana hibah saat ini lebih ketat dan harus berhubungan dengan KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara).

Study banding DPRD Kota Bengkulu berakhir pukul 11.30 Wita. Acara ditutup oleh IGN. Agung Dharmayuda dengan harapan informasi yang disampaikan terkait dengan dana hibah tersebut nantinya bermafaat bagi pelaksanaan tahapan Pilkada Kota Bengkulu. 


Oleh : kpudps | 18 Mei 2017 | Dibaca : 231 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :