Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

Rapat Pleno Pengajuan Penghapusan Surat Suara dan Penyusunan RAB Pemilu 2019

Oleh : kpudps | 22 Mei 2017 | Dibaca : 209 Pengunjung

Denpasar(kpu-denpasarkota.go.id)-Berdasarkan Surat KPU Propinsi Bali Nomor 804/SesProv-016/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Permohonan Ijin Penghapusan Penghapusan Surat Suara ke KPU RI, setiap KPU Kabupaten/Kota di Propinsi Bali diminta untuk segera mengajukan permohonan ijin Penghapusan Surat Suara Pilkada 2015 ke KPU RI melalui KPU Bali. Oleh karena itu, Senin (22/5) KPU Kota Denpasar mengadakan rapat pleno untuk membahas persiapan serta berkas-berkas terkait pengajuan penghapusan surat suara tersebut. Selain masalah penghapusan surat suara dalam rapat pleno ini juga dibahas tentang RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) Logistik Pemilu 2019.

Rapat Pleno dibuka oleh Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan pukul 08.50 wita. Bertempat di Ruang Rapat KPU Kota Denpasar, rapat pleno dihadiri oleh komisioner, sekretaris, kasubag dan PPK. I Gede John Darmawan menyampaikan bahwa ANRI telah menyetujui usulan pemusnahan/penghapusan surat suara Pilwali 2015, selanjutnya berdasarkan Surat KPU Propinsi Bali masing-masing satker harus mengajukan ijin ke KPU RI dengan kelengkapan yang telah ditentukan. Ni Made Bakti (Komisioner Divisi Logistik) melanjutkan  sesuai hasil monitoring KPU Propinsi Bali pada Kamis (18/5) lalu, surat suara dalam kotak sudah dapat dikeluarkan dan dimasukkan kedalam kampil. Namun menurut I Gede John Darmawan, pernyataan lisan dari KPU Propinsi Bali tersebut belum dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengeluarkan surat suara dari kotak. Untuk itu, divisi logistik akan berkoordinasi dengan KPU Propinsi Bali terkait dasar pengeluaran surat suara Pilkada 2015 dari kotak sehingga kelak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rapat pleno ini juga dibahas tentang RAB Logistik Pemilu 2019. Sesuai dengan Surat KPU Propinsi Bali Nomor 807/SesProv-016/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Perencanaan Kebutuhan dan Pengelolaan Logistik maka setiap KPU Kab/Kota diminta untuk mengirimkan RAB Pengelolaan dan Kebutuhan Logistik Pemilu 2019 beserta data dukung ke KPU Propinsi Bali. Ni Made Bakti menjelaskan bahwa KPU Kota Denpasar hanya melakukan penyempurnaan dan penyesuaian anggaran serta biaya logistik terhadap format yang telah disediakan oleh KPU Propinsi Bali. Sehingga pos-pos yang tidak perlu dapat dikosongkan dan yang dibutuhkan dapat ditambahkan, sambung I Made Wirawan (Kasubag Program dan Data). Beberapa pos penting yang ditambahkan seperti pengawasan pencetakan surat suara, biaya bongkar muat logistik, serta sewa tenda untuk logistik Pemilu dari tingkat PPS sampai dengan KPU Kota Denpasar.


Oleh : kpudps | 22 Mei 2017 | Dibaca : 209 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :