Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

KPU Kota Denpasar Bahas DIM PKPU 1 Sampai 5 Tahun 2017

Oleh : kpudps | 14 Juli 2017 | Dibaca : 191 Pengunjung

 

Denpasar (kpudenpasarkota.go.id)-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggelar rapat pleno mingguan di ruang rapat KPU Kota Denpasar, Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar. Kamis (13/7/2017). Rapat pleno mingguan membahas mengenai Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 sampai Nomor 5 Tahun 2017 yangdihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kota Denpasar, Sekretasis, seluruh Ka.Sub.Bag, Pejabat dan beberapa staff KPU Kota Denpasar.

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Kota Denpasar I Gede John Darmawan. John Darmawan memulai rapat dengan pembahasan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tidak terdapat permasalahan yang berarti. Sedangkan dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terdapat beberapa masalah. Permasalahan PKPU Nomor 2 Tahun 2017 adalah pada Pasal 11 angka 8 ayat (7), Pasal 14 ayat 14, dan Pasal 24. Pada Pasal 11 angka 8 ayat (7) berbunyi PPDP mencatat pemilih tersebut kedalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK dengan memberikan catatan pada kolom keterangan : a. Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Surat Keterangan (SuKet) atau b. belum dapat dipastikan kepemilikan E-KTP atau SuKet. Permasalahannya adalah apakah dapat dipastikan pemilih tersebut akan tercatum dalan daftar pemilih. Pada Pasal 14 ayat 14 berbunyi KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam bentuk sofcopy dengan format excel atau comma separated values (CSV) dari system informasi daftar pemilih, apabila terdapat permintaan dari tim kampanye pasangan calon dan Panwas Kabupaten/Kota. Permasalahannya bagaimana jika data yang diberikan dalam format excel atau CSV dirubah oleh yang meminta data tersebut. Pasal 24 tentang daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan, apakah pemilih yang didaftarkan dalam daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih pindahan akan terakomodir hak pilihnya, mengingat keterbatasan surat suara dan cadangan surat suara.

 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Masalah yang ditemui adalah pada Pasal 11 tentang dukungan perseorangan, bagaimana perlakuan terhadap pemilih yang tercantum dalam DPT pemilu terakhir tetapi tidak memiliki E-KTP atau SuKet, akan tetapi merupakan warga asli/wed dan ingin mendukung calon perseorangan. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Permasalahan yang ditemui adalah maksud dari memfasilitasi metode penyebaran bahan kampanye. Karena pada Pasal 23 ayat 1 tersebut mencantumkan memfasilitasi metode penyebaran bahan kampanye. Permasalahan yang lain pada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 adalah kampanye dimulai 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan, sedangkan pada pasal 24 design Alat Peraga Kampanye (APK) paling lambat diserahkan 5 (lima) hari setelah penetapan nnomor urut, hal tersebut mengakibatkan KPU kesulitan dalam proses pengadaan APK. PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Permasalahannya adalah audit dana kampanye dalam peraturan ini dinilai dari kepatuhan, namun perlu ditambahkan nilai kebenaran dan kepatutan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.


Oleh : kpudps | 14 Juli 2017 | Dibaca : 191 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :