Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

KPU Kota Denpasar Mengadakan Rapat Pleno Persiapan Pilgub 2018

Oleh : kpudps | 01 Agustus 2017 | Dibaca : 63 Pengunjung

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Menyongsong Tahapan Pilgub Provinsi Bali Tahun 2018, Senin (31/07/17) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar mengadakan Rapat Pleno Persiapan Pilgub. Rapat Pleno berlangsung di Ruang Rapat KPU Kota Denpasar pukul 10.00 wita. Dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan tersebut hadir seluruh Anggota KPU Kota Denpasar, Sekretaris, Ka.Sub.Bag, Bendahara, PPK, dan beberapa staf. Ada 2 hal utama yang dibahas dalam pleno ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) Pilgub 2018 dan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Pilgub Bali Tahun 2018, KPU Kota Denpasar akan membentuk 15 Pokja. Berdasarkan Matrik Pokja Pilgub 2018 yang diberikan KPU Propinsi Bali, KPU Kota Denpasar menyusun keanggotaan pokja sesuai ketentuan, bidang dan personil yang dibutuhkan. Seluruh Komisioner dan Sekretariat (PNS dan Tenaga Kontrak) akan masuk dalam pokja-pokja tersebut. Ditambah personil dari instansi strategis yang terkait dengan pokja seperti Kesbangpol, Satpol PP, Polresta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Hukum, Radio Pemerintah Kota Denpasar (RPKD), Karang Taruna, PKK, NPC (National Paralympic Committee), Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Propinsi Bali.

Selanjutnya KPU Kota Denpasar membahas hasil pencermatan RUU Penyelenggara Pemilu. Terdapat beberapa isu strategis dalam RUU tersebut yang dinilai perlu dicermati seperti Penataan Daerah Pemilihan, Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Persyaratan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR, DPD, DPRD, maupun Jumlah dan Syarat Anggota PPK.

“Dengan adanya penataan daerah pemilihan di Kota Denpasar tidak berubah tapi alokasi jumlah kursi kemungkinan berubah”, ujar John.

John Darmawan pun mempertanyakan ketentuan yang menyatakan bahwa parpol yang telah lulus verifikasi tidak diverifikasi ulang tersebut terkait Keputusan MK Nomor 52 Tahun 2012.

Sedangkan, I Wayan Arsa Jaya (Anggota KPU Divisi Teknis) mengusulkan metode untuk Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu yang belum tertuang dalam RUU. “Sebaiknya pakai metode random sampling saja”usul Arsa.  

Ketentuan yang berbeda dalam hal KTP dan E-KTP terkait dengan pencalonan Prsiden dan Wakil Presiden serta DPR, DPD, dan DPRD, maupun  jumlah anggota PPK yang disharmoni dengan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah pun menjadi pencermatan KPU Kota Denpasar.

Selain kedua hal diatas, dalam rakor juga dibahas tentang persiapan HUT RI 17 Agustus yang akan datang. John Darmawan menyampaikan Surat dari KPU RI terkait persiapan HUT RI belum ada tetapi Surat Edaran dari Menteri Sekretaris Negara sudah memerintahkan untuk menghias kantor. (sm/ppidkpudps)


Oleh : kpudps | 01 Agustus 2017 | Dibaca : 63 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :