Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

Rapat Pleno MoU KPU Denpasar Dengan Lembaga Strategis

Oleh : kpudps | 06 September 2017 | Dibaca : 113 Pengunjung

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Keterlibatan instansi dan lembaga strategis sangat dibutuhkan untuk mendukung kesinambungan program-program Rumah Pintar Pemilu (RPP) sebagai sarana pendidikan pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar telah mengundang beberapa instansi dan lembaga strategis seperti Badan Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Capil, RPKD (Radio Pemerintah Kota Denpasar), PKK, Karang Taruna serta Kaum Disabilitas yang dipayungi oleh NPC (National Paralympic Committee) Kota Denpasar dalam rangka MoU. Namun instansi strategis yang terdiri dari beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Denpasar tidak bisa langsung mengadakan MoU dengan KPU Kota Denpasar. KPU Kota Denpasar harus melakukan MoU dengan Pemerintah Kota Denpasar melalui Bagian Kerjasama yang akan menaungi seluruh SKPD tersebut. Untuk itu diperlukan audiensi terlebih dulu dengan Walikota Denpasar. Terkait dengan peroslan ini, Selasa (5/9/17) KPU Denpasar mengadakan rapat pleno. Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan berlangsung pukul 09.00 wita di Ruang Rapat. Rapat ini dihadiri oleh seluruh komisioner, kasubbag, bendahara, dan PPK KPU Kota Denpasar. Rapat pleno ini juga  dihadiri Ketua KPU Propinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

John Darmawan menyampaikan belum adanya respon dari Walikota Denpasar untuk melakukan audiensi menjadi kendala dalam melaksanakan MoU. MoU harus segera dilakukan sehingga program RPP dapat berjalan lancar begitupula pertanggungjawabannya. MoU ini juga akan mendukung kegiatan-kegiatan dalam tahapan Pemilihan Gubernur Bali Tahun 2018. Untuk itu, KPU Kota Denpasar memutuskan melaksanakan MoU dengan lembaga strategis diluar SKPD Pemkot Denpasar. Lembaga tersebut adalah PHDI (Parisadha Hindu Dharma Indonesia), MMDP (Majelis Madya Desa Pakraman) PKK, Karang Taruna serta Kaum Disabilitas XM indonesia yang dipayungi oleh NPC (National Paralympic Committee) Kota Denpasar.  MoU akan dilaksanakan pada bulan september ini. Sedangkan MoU dengan SKPD akan dilaksanakan setelah audiensi dengan Walikota Denpasar. Terkait persoalan ini Ketua Propinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi meminta agar KPU Denpasar membuka komunikasi dengan walikota dan melakukan pendekatan yang lebih intensif.

Selain memplenokan MoU dengan lembaga strategis dalam rapat ini juga dibahas beberapa hal seperti evaluasi pokja (kelompok kerja) sosialisasi dan SPIP yang telah berjalan di bulan agustus dan persiapan pokja selanjutnya. Masing-masing ketua pokja menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pokja tersebut dan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ketua KPU Bali. Raka Sandi menanggapi pertanyaan dari masing-masing ketua pokja tentang waktu pelaksanaan pokja sosialisasi, sistematika dan kelengkapan laporan pokja, serta mekanisme pencairan honor pokja. Di akhir rapat, Raka Sandi berharap KPU Kota Denpasar dapat memetakan permasalah-permasalahan dalam pelaksanaan tahapan Pilgub 2018 dan Pemilu 2019 dan menjalankan setiap pekerjaan dengan optimal sehingga kedua perhelatan ini bisa berjalan lancar. (dm,sm/ppidkpudps)


Oleh : kpudps | 06 September 2017 | Dibaca : 113 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :