Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

KPU dan Panwaslih Kota Denpasar Bahas Kewenangan Pengawasan

Oleh : kpudps | 08 September 2017 | Dibaca : 17 Pengunjung

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menerima audiensi Panwaslih Kota Denpasar pada Jumat (8/9/17). Ketua, Anggota serta Sekretaris Panwaslih Kota Denpasar diterima oleh Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan di Ruang Rapat pukul 10.00 wita. Sekretaris dan Anggota KPU Kota Denpasar juga mengikuti audiensi dengan Panwaslih tersebut. Membuka perbincangan, John Darmawan menyampaikan tentang kegiatan terkait tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Tahun 2018 yang telah dan akan dijalankan oleh KPU Kota Denpasar. Dalam pelaksanaan tahapan Pilgub 2018 ini, John mengharapkan Panwaslih Kota Denpasar dapat menjalankan tupoksinya yaitu pengawasan dan pencegahan dini dengan optimal bukan menyalahkan ketika sudah terjadi permasalahan sebagaimana pengalaman Pilkada Tahun 2015 yang lalu. Apalagi porsi pekerjaan KPU saat ini sangat banyak karena bersamaan dengan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) Tahun 2019. 

Usai mendengarkan penjelasan tentang tahapan  Pilgub 2018 tersebut, I Wayan Sudarsana (Ketua Panwaslih Kota Denpasar) mengutarakan tujuan melakukan audiensi ke KPU Kota Denpasar. Selain memperkenalkan seluruh Anggota dan Sekretaris Panwaslih Kota Denpasar, Sudarsana juga ingin menyamakan persepsi dalam menjalankan tugas masing-masing dan bekerjasama dalam penyelenggaraan pemilu.

Terkait dengan tahapan Pileg Tahun 2019 yang berbarengan dengan tahapan Pilgub 2018, John Darmawan menanyakan bagaimana kewenangan Panwaslih Kota Denpasar. Panwaslih Kota Denpasar dibentuk untuk mengawasi Pilgub 2018 dan kewenangannya diatur dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Namun pada waktu yang bersamaan akan berlagsung tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu yang merupakan bagian dari Pileg Tahun 2019 dan kewenangannya diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017. Selaku Ketua KPU Kota Denpasar, John Darmawan ingin memperoleh kepastian kewenangan sesuai dengan undang-undang mana yang akan digunakan dalam pengawasan pendaftaran parpol peserta pemilu nantinya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Putu Arnata (Anggota Panwaslih Kota Denpasar) menjelaskan berdasarkan SK mereka ditugaskan melakukan pengawasan dalam Pilgub 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Dalam pengawasan tahapan Pilgub 2018 kewenangannya didasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 sedangkan pada tahapan Pileg dan Pilpres 2019 didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 2017.

Di akhir audiensi Ketua Panwaslih Kota Denpasar berterimakasih atas sambutan hangat dari KPU Kota Denpasar. Ucapan ini pun ditanggapi oleh Ketua KPU Kota Denpasar dengan mengungkapkan harapannya dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang lebih baik dengan Panwaslih Kota Denpasar. “Intinya belajar dari pengalaman sebelumnya untuk hubungan dan kinerja ke depan yang lebih baik, sukseskan pemilu bersama”ungkap John. (dm,sm/ppidkpudps)


Oleh : kpudps | 08 September 2017 | Dibaca : 17 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :