Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

Penyerahan Hasil Penelitian Administrasi 14 Partai Politik

Oleh : kpudps | 13 Desember 2017 | Dibaca : 471 Pengunjung

 

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- KPU Kota Denpasar telah melakukan penelitian administrasi perbaikan syarat keanggotaan 13 (tiga belas) partai politik tanggal 2 Desember-11 Desember 2017. Partai politik tersebut adalah PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PPP, PKB, PAN, PSI, Partai Berkarya, Perindo dan Partai Garuda. Tidak semuanya melakukan perbaikan karena jumlah anggotanya yang memenuhi syarat kurang dari batas minimal dukungan di Kota Denpasar. Jumlah anggota PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan PKS yang memenuhi syarat sudah memenuhi batas dukungan minimal tetapi tetap melakukan perbaikan kecuali PKS.

Rabu (13/11/17), KPU Kota Denpasar menyerahkan hasil penelitian administrasi perbaikan syarat keanggotaan partai politik. Penyerahan hasil penelitian berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Denpasar pukul 10.00 wita. Ketua KPU Kota Denpasar, I Gede John Darmawan membuka acara dan menyampaikan secara singkat tentang proses penelitian administrasi yang telah dilaksanakan dan persiapan verifikasi kepengurusan serta faktual keanggotaan parpol yang rencananya akan berlangsung dari tanggal 15 Desember 2017- 4 Januari 2018.

Secara teknis, I Made Raka Suwarna (Anggota KPU Kota Denpasar) menjelaskan proses verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik sesuai pedoman pendaftaran, penelitian administrasi, verfikasi factual dan penetapan partai politik peserta Pemilu Tahun 2019. Raka menjelaskan sementara KPU Kota Denpasar akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan kepada 14 (empat belas) partai politik yang telah mendaftar tetapi verifikasi faktual keanggotaan hanya akan dilakukan pada 4 (empat) partai baru yaitu PSI, Perindo, Partai Berkarya dan Partai Garuda sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017.

Namun mengingat perubahan terkait kebijakan KPU RI dalam tahapan ini acapkali terjadi dalam hitungan hari bahkan jam, John Darmawan menyampaikan permohonan maaf apabila harus menyampaikan pemberitahuan via telepon atau WhatApps.


Oleh : kpudps | 13 Desember 2017 | Dibaca : 471 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :