Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

Rakor Mutarlih KPU Denpasar dan PPK Bahas Pencoklitan

Oleh : kpudps | 21 Januari 2018 | Dibaca : 332 Pengunjung

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Gerakan Coklit Serentak (GCS) telah dilaksanakan oleh PPDP pada tanggal 20 Januari 2018. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 60/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018, setelah melakukan coklit serentak PPDP wajib menyampaikan hasil coklit kepada PPS paling lambat tanggal 21 Januari 2018. PPS merekapitulasi hasil pencoklitan dan menyampaikan secara berjenjang kepada PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU RI melalui KPU Propinsi Bali. Terkait dengan persoalan tersebut, Senin (22/01/18) KPU Kota Denpasar menggelar Rapat Koordinasi dengan PPK. Rakor berlangsung di Aula Kantor KPU Kota Denpasar dan dihadiri PPK dari masing-masing kecamatan di Kota Denpasar. Pukul 13.30 wita, I Gede John Darmawan (Ketua KPU Kota Denpasar) membuka rakor. John meminta masing-masing PPK menyampaikan perkembangan rekapitulasi laporan GCS karena harus diserahkan kepada KPU RI paling lambat tanggal 25 Januari 2018. Selain itu, John menanyakan kendala yang dihadapi oleh PPDP dalam melakukan pencoklitan.

Dari 4 kecamatan hanya Denpasar Timur yang telah menyelesaikan rekapitulasi laporan GCS. Kecamatan Denpasar Barat masih kurang 2 desa/kelurahan yaitu Pemecutan dan Dauh Puri Klod. Sedangkan Denpasar Utara dan Selatan menyatakan masih dalam proses pengerjaan. PPK menyampaikan selama pelaksanaan GCS, PPDP menghadapi beberapa kendala seperti cuaca hujan, beberapa tokoh publik belum bisa dicoklit karena tidak berada dirumah, hasil unduhan sinkronisasi DPT dan DP4 menjadi Model A yang dipetakan masih amburadul dimana banyak KK yang terpisah TPSnya, dan kurangnya stiker pencoklitan sebagai dampak berantakannya data Model A.

Data Model A KWK yang berantakan dan menyebabkan banyak keluarga terdaftar pada TPS yang berbeda menjadi masalah yang krusial dalam pencoklitan. Masalah ini terjadi pada beberapa desa/kelurahan seperti Dauh Puri Kauh, Pemogan, Sesetan, Penatih dan Tonja. Berdasarkan hasil rapat koordinasi, John Darmawan memutuskan akan memanggil desa/kelurahan tersebut ke KPU Kota Denpasar untuk melakukan perbaikan Model A KWK dengan didampingi masing-masing PPK. Perbaikan dan perapian Model A KWK akan dipandu oleh Operator Sidalih dan disupervisi oleh komisioner. Perbaikan Model A KWK hanya untuk merapikan data dan memindahkan pemilih sesuai TPS sehingga 1 KK bisa berada pada TPS yang sama tanpa mengurangi maupun menambah jumlah pemilih.

Dalam rakor, I Wayan Arsa Jaya (Anggota KPU Kota Denpasar) menyampaikan hasil rapat dengan KPU Propinsi Bali terkait SE Nomor 60/PL.03.1-SD/01/KPU/I/2018 tentang Gerakan Coklit Serentak yang intinya memerintah KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPDP mendata pengungsi di wilayahnya dengan menggunakan Form A.A KWK Pengungsi.


Oleh : kpudps | 21 Januari 2018 | Dibaca : 332 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :