Jajak Pendapat
bagaimana pendapat anda tentang website resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
Twitter
Facebook
Baca Berita

Evaluasi Pokja Kampanye, KPU Denpasar Tegaskan APK Tanggung Jawab Paslon

Oleh : kpudps | 18 Mei 2018 | Dibaca : 210 Pengunjung

Denpasar, kpu-denpasarkota.go.id- Jumat (18/05/18), Kelompok Kerja Kampanye Pilgub Bali 2018 KPU Kota Denpasar mengadakan rapat koordinasi pukul 14.00 wita. Rapat yang dipimpin oleh IGN Agung Darmayuda (Anggota KPU Kota Denpasar divisi SDM dan Parmas) berlangsung di Ruang Rapat KPU Kota Denpasar. Agung Darmayuda menyampaikan sampai saat ini tidak ada permasalahan dalam kampanye antara Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1 dan 2. Namun terkait dengan APK (Alat Peraga Kampanye), Ida Bagus Udiyana (Satpol PP Kota Denpasar) menyampaikan banyak yang roboh karena angin kencang. Satpol PP tidak berani mengotak-atik APK tersebut karena tidak memiliki kewenangan. Masyarakat banyak yang mengeluhkan banyak APK roboh dan rusak tetapi tidak segera ditangani apalagi KPU dan Panwaslu Kota Denpasar terkesan tidak peduli dengan kondisi tersebut. Menanggapi persoalan tersebut, Agung Darmayuda menegaskan bahwa pemeliharaan sampai dengan pembersihan APK setelah diserahterimakan adalah kewajiban dari pasangan calon. KPU Kota Denpasar tidak memiliki kewajiban untuk merapikan ataupun memperbaiki APK yang roboh dan rusak . “Kalo APK setelah serah terima, pemeliharaan sampai pembersihan itu kewajiban pasangan calon bukan lagi KPU”, tegas Darmayuda. Dengan kondisi ini, I Made Murtajaya (Polresta Denpasar) berharap KPU Kota Denpasar dapat berkoordinasi dengan tim kampanye paslon tentang kondisi APK di lapangan sehingga dapat segera ditindaklanjuti tidak berlarut-larut dan menjadi masalah kedepannya.

Udiyana juga menyampaikan bahwa pada beberapa tempat terdapat banyak baliho tokoh-tokoh masyarakat yang menutupi APK Paslon Pilgub Bali 2018 seperti Simpang Mahendradata dan Gunung Agung. Satpol PP akan segera membersihkan alat-alat sosialisasi tokoh masyarakat yang menghalangi APK Pilgub 2018. Untuk hal ini, Agung Darmayuda meminta Satpol PP untuk mengacu pada peraturan yang berlaku selama ini karena bukan ranah KPU Kota Denpasar.


Oleh : kpudps | 18 Mei 2018 | Dibaca : 210 Pengunjung


Berita Lainnya :

Lihat Arsip Berita Lainnya :